Warung Internet

Agustus 31, 2015

Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia


Sejarah pembentukan dan peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Selama ini berkembang anggapan bahwa peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia dianggap memonopoli, sehingga beberapa institusi lain yang memiliki organisasi anti terror merasakan tidak mendapatkan porsi yang memadai dan tidak terberdayakan. Sebagaimana diketahui, di Indonesia, hampir semua angkatan dan kepolisian, juga badan intelijen memiliki struktur organisasi anti terror; di TNI AD, ada Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) yang bernama Group 5 Anti Teror dan Detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus pasukan elit TNI AD; TNI AL, ada Detasemen Jalamangkara (Denjaka) ,yang tergabung dalam Korps Marinir; TNI AU, ada Detasemen Bravo (DenBravo), yang tergabung dalam Paskhas TNIAU, pasukan elit TNI AU; sedangkan di Badan Intelijen Negara (BIN),juga memiliki desk gabungan yang merupakan representasi dari kesatuan anti terror. Akan tetapi harus di akui bahwa peran yang diemban oleh Densus 88 AT Polri memberikan satu persfektif bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia dapat dikatakan berhasil, setidaknya bila dikaitkan dengan berbagai keberhasilan organisasi tersebut dalam menangkap dan memburu pelaku dari jaringan terorisme di Indonesia, serta mempersempit ruang geraknya.

Agustus 23, 2015

Upaya Mereduksi Budaya Militerisme Dalam Pendidikan Polri

Sebagai respon positif kemudian lahir Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 tentang pemisahan dan peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri. Penataan kelembagaan Polri sebagai bagian dari pemisahan dan diberikannnya kembali kemandirian dan otonomi pada operasional dan pembinaan menjadi satu tantangan serius bagi Polri. Berbagai permasalahan yang mengikuti perubahan besar tersebut, bentrokan antara anggota Polri dengan anggota TNI juga marak. Hal ini terkait pada pengembalian kepercayaan diri Polri, tidak lagi menjadi bayang-bayang TNI, sebagaimana yang terjadi di masa lalu.
Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lagi dilakukan dengan pendekatan militeristik, tapi lebih persuasif. Dengan mengedepankan pendekatan personal yang lebih manusiawi, membuat Polri perlahan tapi pasti menjadi bagian dari masyarakat sipil. akan tetapi, harus diakui bahwa meski telah berpisah dari TNI, namun watak militerisme masih menjadi suatu permasalahan yang serius. Dengan berbagai situasi dan kondisi, Polri terus melakukan perubahan yang signifikan dengan mengedepankan penghargaan pada hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang termakhtub dalam UU No. 2 Tahun 2002.

BRIMOB: Menuju UPP ( Unit Polisi Paramiliter ) yang Profesional dan Demokratik

I. Pendahuluan
Sebagai salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri, Brigade Mobil (Brimob) mengalami apa yang dirasakan oleh organisasi induknya selama sepuluh tahun terakhir. Bahkan dalam berbagai kasus penanganan dan penegakan hukum (Gakum) unjuk rasa, kerusuhan, dan berbagai kasus di daerah konflik, Brimob dianggap sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap berbagai tindak kekerasan yang terjadi. Masyarakat umumnya tidak banyak tahu esensi tugas dan fungsi Brimob, sehingga disamakan dengan personil kepolisian lainnya. Pendekatan dan penanganan yang khas dan berbeda dengan personil atau unit kepolisian lainnya, inilah yang menjadi esensi ketidaktahuan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Brimob ketika diterjunkan di daerah rawan konflik, kerusuhan, ataupun unjuk rasa dengan intensitas rendah hingga yang mengarah kepada tindakan anarkisme.